Oleh: Muhammad Bahrudin

Pustakawan di Badan Standardisasi Nasional

indonesia competitiveness.jpg
Indeks daya saing global Indonesia 2015-2016 | Sumber gambar: The Global Competitivess Report 2015-2016

Agenda peningkatan daya saing bangsa adalah sebuah topik pembangunan yang sering didengungkan pemerintah. Ramainya penggunaan terminologi ini dalam berbagai diskusi konteks kenegaraan menunjukan animo tinggi berbagai elemen bangsa pada isu daya saing bangsa ini.

Popularitas terminologi “daya saing” kiranya tidak bisa dilepaskan dari peran organisasi the World Economic Forum (WEF) yang dengan rutin mempublikasikan dokumen “The Global Competitiveness Report (GCR)” yang melakukan perbandingan peringkat daya saing (competitiveness) negara-negara di dunia. Berdasarkan publikasi terakhir (The Global Competitiveness Report 2015-2016 red.), Indonesia menempati peringkat ke-37 dari total 144 negara. Tertinggal jauh dari negara tetangga, Malaysia yang berada di peringkat 18 apalagi Singapura yang berada di peringkat 2 setelah Swiss.

Pengembangan publikasi pengukuran daya saing yang diselenggarakan oleh WEF, kiranya tidak bisa dilepaskan dari jasa tokoh Michael E. Porter, seorang akademisi strategi bisnis ternama yang sekaligus menjadi pendiri dan Institute for Strategy and Competitiveness, Universitas Harvard Amerika Serikat. Melalui bukunya yang berjudul “The Competitive Advantage of Nations” (1990) (Porter, 1990), Porter melakukan kajian mendalam terkait dengan konsepsi daya saing bangsa. Menurutnya, konsepsi daya saing bangsa diterjemahkan sebagai kemampuan untuk melakukan memaksimalkan pemberdayaan berbagai potensi dimilikinya (sumber daya manusia, keuangan, alam, dst) dalam rangka meraih tingkat produktivitas yang setinggi-tingginya. Jadi, tingkat produktivitas-lah yang sejatinya memegang peranan penting dalam meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Sementara di Indonesia, tingkat konsumtivitas bangsa masih lebih dominan daripada sisi produktivitas.

Peran Standardisasi dan BSN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU SPK) pasal 1 ayat 1, standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Standardisasi merupakan proses penentuan spesifikasi suatu produk (ukuran, bentuk, dan karakteristik lainnya). Kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.

Standar adalah Akses untuk Pasar

Beberapa standardisasi sudah sukses diterapkan dan terbukti membantu para pengusaha, baik industri kecil, menengah, maupun besar, dalam menembus pasar. Salah satunya adalah sertifikat verifikasi legalitas kayu (VLK). Dengan dikeluarkannya sertifikasi ini, semua Negara bisa menerima kayu-kayu Indonesia dan terdapat kejelasan bahwa ini adalah kayu yang legal dan ditanam dengan cara yang baik. Hal ini tentunya menolong banyak pekerja.

Contoh lainnya ialah standardisasi yang dilakukan untuk pandai besi tradisional Gunung Kidul. Pasarnya cukup besar, khususnya membuat tiruan pedang samurai di Jepang. Dengan dilakukannya standardisasi, para pengrajin dapat memenuhi kebutuhan buyer dan melakukan produksi dengan rantai suplai yang baik. Sertifikasi ini menolong kegiatan ekspor, tenaga kerja dan masyarakat. Selain itu, SNI adalah akses UKM (Usaha Kecil dan Menengah) untuk bisa masuk ke industri besar.

Pentingnya Pendidikan Standardisasi

Untuk menciptakan industri yang berdaya saing, sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif. Hal tersebut juga menjadi visi pemerintah dan seyogyanya menjadi visi bersama, baik akademisi, industri/dunia usaha dan pemerintah. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan bisnis membuat peran standar semakin penting guna membangun daya saing industri nasional. Apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan membentuk pasar dan basis produksi tunggal di seluruh negara-negara ASEAN dengan salah satu elemen utamanya adalah free flow of good, services and skilled labour.

Untuk memperoleh manfaat dari standar, perusahaan atau industri membutuhkan pengetahuan yang cukup dan tepat tentang standar berikut tentang pengembangan dan penerapannya. Pendidikan tentang standardisasi di perguruan tinggi harus memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberikan pengetahuan tentang standardisasi bagi para mahasiswa agar setelah lulus, mereka dapat menjadi pelaku bisnis yang professional di bidangnya. Pendidikan standardisasi menekankan kepada peserta didik agar mampu mengukur mutu, mengklasifikasikan mutu dan mengambil keputusan untuk menilai dan memperlakukan produk atau jasa yang dapat dinilai secara ekonomi, sosial dan akhirnya mutu sebagai bagian dari budaya.

Bibliografi

BSN. (2014). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Jakarta: BSN

Porter, Michael E. (1990). The competitive advantage of nations. USA: Harvard Bussiness Review

Schwab, Klaus [et.al.]. (2015). The global competitiveness report 2015-2016: Full data edition. Geneva: World Economic Forum

Advertisements